Metro Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026). Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat inklusi sosial, dan menjaga ketahanan pangan.
Mahyeldi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujar Mahyeldi.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai indikator pembangunan sosial menunjukkan capaian yang menggembirakan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, tetap berada di atas rata-rata nasional.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” katanya.
Mahyeldi menyampaikan, tema pembangunan Sumbar tahun 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema tersebut diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Ia menegaskan seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan Sumbar.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)
