Metro Padang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/7/2026). Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2027 sekaligus mengarahkan kebijakan pembangunan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan pembahasan KUA-PPAS harus mengacu pada target RPJMD, RKPD 2027, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Nasional. Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah memberi perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang masih membutuhkan dukungan anggaran sangat besar.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menjelaskan tema pembangunan 2027 mengusung “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Karena itu, pemerintah memprioritaskan penguatan ekonomi nagari, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta ketahanan sektor pertanian dan perikanan.
Di sisi lain, kondisi ekonomi daerah menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 77,27, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,52 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi 2025 melambat menjadi 3,37 persen akibat tekanan ekonomi global dan dampak bencana.
Untuk mendukung agenda tersebut, Pemprov Sumbar memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,71 triliun. Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas KUA-PPAS secara lebih mendalam sebelum mencapai kesepakatan sesuai jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. (mp)
