Metro Padang.COM – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (27/7).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa didampingi Wakil Ketua DPRD Evi Yandri dan Nanda Satria. Turut hadir Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar.
Dalam sambutannya, Iqra Chissa menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan anggaran.
“Sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program maupun antar jenis belanja, penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya, serta kondisi darurat dan keadaan mendesak,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pasal 161 ayat (1) juga mengatur bahwa perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan laporan realisasi anggaran semester pertama sebagai gambaran pencapaian target asumsi KUA pada tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran semester pertama Tahun 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai rata-rata 36,38 persen, sedangkan realisasi pendapatan sebesar 48,92 persen. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun 2025 sebesar Rp284.668.043.617 yang dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan, ditambah adanya tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
“Melihat kondisi tersebut, APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan agar lebih akomodatif, produktif, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah,” kata Iqra.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian daerah menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,02 persen secara year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Vasko, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pengadaan listrik dan gas yang masih mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77 persen, diikuti sektor jasa lainnya sebesar 9,10 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,94 persen.
“Kinerja ini menunjukkan bahwa sektor jasa, pariwisata, dan aktivitas pendukung ekonomi masyarakat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada awal tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga optimistis perekonomian Sumbar akan semakin menguat pada triwulan II Tahun 2026. Penguatan tersebut didorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri, termasuk tingginya mobilitas masyarakat saat mudik yang memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan membaiknya tingkat keyakinan konsumen.
Sementara dari sisi investasi, pertumbuhan diproyeksikan meningkat berkat berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, termasuk mulai beroperasinya Jalan Tol Padang–Sicincin yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mendorong investasi di berbagai wilayah.
Selain itu, kinerja ekspor diperkirakan terus membaik sejalan dengan tren peningkatan sejak triwulan I Tahun 2025. Sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata, seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, juga diproyeksikan mencatat pertumbuhan yang lebih baik seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas wisata masyarakat.
ADV
