PADANG – Menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di depan Polda Sumbar awal pekan ini, Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, menyampaikan pesan penting terkait cara menyuarakan aspirasi di ruang publik.
Dalam pernyataannya, Muhidi menekankan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan etika dan rasa hormat terhadap nilai-nilai lokal.
“Sumbar punya falsafah kuat dalam kehidupan sosial, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Jadi kita harapkan setiap aksi tetap menjaga etika, moral, dan saling menghargai,” ujar Muhidi, Kamis (24/4).
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi dengan tema dan tuntutan yang jelas. Menurutnya, penolakan terhadap ajakan dialog dari Kapolda Sumbar seharusnya bisa dihindari, sebab dialog adalah salah satu cara membangun solusi.
“Aspirasi yang jelas akan lebih mudah kami tindaklanjuti di DPRD. Dan dialog merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Kami sangat terbuka,” tegas Muhidi.
Ia berharap mahasiswa terus menjadi mitra kritis pemerintah, namun tetap dalam koridor damai dan membangun. “Mari jaga ketertiban, tetap gunakan bahasa yang santun, dan utamakan komunikasi yang produktif,” pungkasnya. (mp)
