metropadang.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya mempercepat sertifikasi halal sekaligus membangun ekosistem halal yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing pelaku usaha, terutama UMKM. Upaya tersebut menjadi bagian dari kesiapan menghadapi pemberlakuan penuh kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026. Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatra Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumatra Barat, Selasa (4/8/2026).
Selain dihadiri Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan dan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, rakor juga diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sumatra Barat serta berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Maigus menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal sejalan dengan pembangunan Kota Padang yang berlandaskan nilai agama, budaya, dan ekonomi syariah.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemko Padang menghibahkan lahan di depan Asrama Haji Kota Padang kepada Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Sumatra Barat. Selanjutnya, lahan itu akan digunakan untuk membangun kantor operasional dan laboratorium pengujian produk halal agar pelayanan sertifikasi semakin cepat, mudah, dan menjangkau masyarakat luas.
Sementara itu, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal kini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global karena mencerminkan transparansi, kualitas, kebersihan, dan kepercayaan konsumen.
Di sisi lain, Mahyeldi mengungkapkan Sumatra Barat telah mencapai 100 persen kuota sertifikasi halal dengan melibatkan 72.385 pelaku usaha, menerbitkan 110.124 sertifikat halal, dan menghasilkan 246.332 produk tersertifikasi. Sebagai penutup, seluruh kepala daerah menandatangani komitmen bersama menuju “Sumatra Barat Siap Wajib Halal Oktober 2026” sekaligus menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha dan akreditasi LPH kepada Universitas Andalas.
(Charlie / David / Lakti / Fahri / Zulrifky / Eqi)
