Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Minggu (8/11/2026).
Muhidi menegaskan, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga alam. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan Perda RPPLH sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan rumah, kawasan usaha hingga aktivitas perkebunan harus memperhatikan kondisi lingkungan. Dengan perencanaan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko banjir, longsor dan kerusakan alam.
“Kalau pembangunan tidak berdasarkan perencanaan lingkungan, dampaknya akan sangat besar. Karena itu, kita mengajak masyarakat memahami dan menjalankan perda ini,” ujar Muhidi.
Selain itu, Muhidi menyoroti persoalan sampah yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi. Melalui pelatihan dan pengelolaan yang tepat, masyarakat bisa mengolah sampah menjadi produk bernilai guna.
Sementara itu, Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Desrizal, mengingatkan ancaman alih fungsi lahan, pencemaran dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Ia menilai, seluruh elemen masyarakat, termasuk ninik mamak, ulama, akademisi dan Bundo Kanduang, perlu terlibat menjaga lingkungan.
Muhidi berharap sosialisasi ini meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, pembangunan Sumatera Barat tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian alam dan keselamatan generasi mendatang. (*)
