metropadang.com – Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman 2026 yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Dukungan tersebut disampaikan Rektor UNP yang menghadirkan Senior Eksekutif UNP, Prof. Ganefri, Ph.D., dalam acara yang digelar di Aula Abdurrahman Wahid, Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).
Pada kegiatan ini, Prof. Ganefri berkesempatan berdiskusi langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof.Dr.Dudung Abdurachman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Drs. Mukhtarudin, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, ST, M.Si., IPU.
Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang persiapan program kerja sama dan penempatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
Dalam kegiatan tersebut, UNP menyatakan komitmen untuk berperan aktif mendukung penguatan literasi migran aman melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas siswa maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah penempatan pekerja migran Indonesia secara non prosedural serta meminimalkan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Prof Ganefri menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada generasi muda terkait pentingnya migrasi yang aman, legal, dan sukses.
“UNP siap mendukung Gerakan Nasional Migran Aman melalui penguatan edukasi, literasi, dan kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi harus hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat agar calon pekerja migran memiliki kesiapan dan pengetahuan yang memadai,” ujarnya.
Gerakan Nasional Migran Aman merupakan kebijakan strategis nasional yang fokus pada peningkatan literasi migran aman, penguatan edukasi berbasis desa dan komunitas, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia yang aman, legal, dan tidak bekerja.
Kegiatan ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui penguatan literasi dan edukasi migran aman, SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui peningkatan kesiapan tenaga kerja migran yang legal dan kompeten, serta SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat) melalui upaya tindak lanjut perdagangan orang dan perlindungan perlindungan pekerja migran Indonesia. (Utr/Kantor Komunikasi dan Strategi Pemasaran)
