metropadang.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi Rp3,2 juta untuk meringankan biaya pelunasan ibadah haji 2027.
Kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M tersebut dicapai Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah dalam rapat panitia kerja di Gedung DPR, Senayan, Rabu (7/10/2026).
Melalui kebijakan tersebut, rata-rata biaya pelunasan yang sebelumnya mencapai Rp26.248.825 turun menjadi sekitar Rp23.048.825 per jemaah.
Lisda menyebut kebijakan ini sebagai kabar baik bagi masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji.
“Terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta. Kebijakan ini sangat berarti karena langsung meringankan beban pelunasan jemaah,” ujar Lisda.
Menurutnya, pemerintah bersama DPR perlu memastikan biaya haji tetap terjangkau tanpa mengurangi mutu pelayanan. Karena itu, Komisi VIII akan terus mengawasi persiapan penyelenggaraan haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan.
Selain itu, Lisda menekankan pentingnya perlindungan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas agar mereka dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
Kesepakatan tersebut menetapkan rata-rata BPIH sebesar Rp84.981.581,58 per jemaah. Sementara itu, kuota haji Indonesia 2027 mencapai 221.000 orang, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus.
“Biaya boleh turun dan beban jemaah semakin ringan, tetapi pelayanan tidak boleh ikut turun. Kami ingin jemaah memperoleh pelayanan yang semakin baik,” tegasnya.
Lisda berharap kebijakan ini benar-benar membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia. (mp)
#relsviral #fyp #sumbar #padang
