JATINANGOR – metropadang.com – Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menganugerahkan Kartika Pamong Praja Madya kepada Gubernur Mahyeldi sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumbar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi dalam sebuah upacara yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Rektor IPDN, Halilul Khairi mengatakan pihaknya menilai Mahyeldi berhasil menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat melalui berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut juga tercermin dari kemampuan Pemprov Sumbar dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk penanganan kebencanaan yang membutuhkan kepemimpinan yang cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul Khairi
Ia juga mengapresiasi kontribusi para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang saat ini mengemban berbagai jabatan strategis dan terus berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar.
Menanggapi penghargaan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Kartika Pamong Praja Madya bukanlah penghargaan untuk dirinya semata, melainkan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta dukungan masyarakat Sumbar.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi dirinya dan Pemprov Sumbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari besarnya anggaran ataupun banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Mahyeldi menambahkan, penghargaan tersebut sekaligus menjadi amanah bagi dirinya untuk terus memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga melalui kinerja yang nyata dan pelayanan yang semakin berkualitas.
Sebelum mengikuti prosesi penganugerahan, Mahyeldi juga memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para calon pamong membangun kepemimpinan yang berintegritas, profesional, serta menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan di masa depan.
Prosesi penganugerahan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan IPDN beserta ribuan praja IPDN, Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, bersama sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya menjadi pengakuan atas komitmen Gubernur Sumbar dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penghargaan ini sekaligus menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, serta mampu menjawab harapan masyarakat. (adpsb/bud)
