Metro Padang.com – Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperketat guna mencegah praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Menurut Fadly Amran, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, khususnya sektor transportasi, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat distribusi hingga penyaluran di lapangan.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan pengawasan di tingkat daerah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi tanggung jawab bersama. Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi guna memastikan energi bersubsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerima.
Penguatan pengawasan ini dinilai penting mengingat tingginya kebutuhan energi masyarakat serta potensi penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawas, BPH Migas, dan Pertamina, distribusi BBM subsidi diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan
“BBM Bersubsidi untuk Rakyat, Bukan untuk Disalahgunakan.” Komitmen itulah yang menjadi pesan utama dari Rakor Pengawasan BBM Subsidi di Sumatera Barat. ( T07
0
