metropadang.com | Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menerima audiensi dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumatera Barat dalam suasana silaturahim yang penuh kehangatan. Dalam pertemuan ini, Bapak Muhidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FPK yang telah berkunjung ke DPRD. Beliau menekankan pentingnya perhatian terhadap kualitas generasi penerus bangsa dan masa depan negara.
“Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi penerusnya,” ujar Muhidi. Beliau menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, dapat menjadi contoh teladan yang menginspirasi. Dalam kesempatan ini, Bapak Muhidi juga menyampaikan harapannya agar kerukunan antar berbagai elemen masyarakat terus terjaga, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial.
Lebih lanjut, beliau berharap FPK dapat memperluas jangkauan kegiatannya hingga ke tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan. Hal ini penting untuk memberantas perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, LGBT, tawuran, serta kenakalan remaja lainnya, melalui pemberdayaan masyarakat. “FPK diharapkan dapat mengembangkan program-program untuk membangun generasi yang sehat dan berkarakter,” tambahnya. Bapak Muhidi juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi FPK Padang tanpa meninggalkan tanggung jawabnya terhadap pembangunan Sumatera Barat, serta siap membantu FPK sesuai dengan sistem yang ada.
Menurut beliau, untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif. “Dengan kerja sama yang solid dan komunikasi yang terbuka, cita-cita besar kita akan terwujud,” ujar Bapak Muhidi. Ia juga mengajak FPK untuk memiliki cita-cita jangka panjang yang jelas agar generasi muda dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka menuju masa depan yang gemilang.
Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumatera Barat, Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa berdirinya FPK bermula dari kerusuhan antar etnis dan berlandaskan Permendagri No. 34 Tahun 2006. FPK berfungsi sebagai wadah untuk mempererat integrasi sosial melalui berbagai kegiatan antar etnis. “Kami berharap FPK mendapat perhatian khusus agar dapat lebih eksis di daerah-daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, serta mendukung inisiatif pembukaan Forum Wanita Pembauran,” ungkap Otong Rosadi.
Prof. Sumartono, salah satu perwakilan FPK Sumatera Barat, juga menyampaikan keinginan untuk mendirikan pusat informasi pembauran kebangsaan dan mengembangkan aplikasi “Minangkabau Harmoni”. Meskipun kendala biaya menjadi tantangan utama, beliau yakin FPK dapat menjadi solusi penting dalam mengantisipasi berbagai masalah sosial di Sumatera Barat, serta menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.
Pertemuan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan FPK, serta menunjukkan komitmen bersama untuk membangun masyarakat Sumatera Barat yang harmonis, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. (mp)