Metro Padang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan jumpa pers mengenai perkembangan terakhir upaya penananggulangan bencana di Sumatera Barat, bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informasika dan Statistik Sumbar pada Jumat (7/6) guna adanya transparansi dana bantuan bencana yang diterima dari berbagai kalangan untuk korban bencana di daerah ini.
Jumpa pers tersebut dipandu oleh Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah dengan narasumber Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri didampingi Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi.
Pada kesempatan itu, Hansastri menyampaikan bahwasanya pasca banjir bandang lahar dingin dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumbar pada 11 Mei lalu, pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Koordinasi ini mencakup data jumlah korban, total kerugian, hingga bantuan yang diberikan oleh para donatur kepada korban bencana.
“Pasca kejadian 11 Mei lalu yang mana sejumlah daerah di Sumbar mengalami bencana banjir dan longsor. Kita dari Pemprov Sumbar terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dalam hal jumlah korban, total kerugian, hingga bantuan, dan lain sebagainya,” ujar Hansastri.
Juga nampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V dan segenap stakeholder terkait. Saat acara jumpa tersebut para awak media meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat transparan dalam pengelolaan bantuan bencana bagi korban yang terdampak. Baik itu bantuan dari daerah lain,Organisasi,dan bantuan per orangan.
Salah satu jurnalis wanita dari wartawan radio,meminta kemudahan akses informasi terkait bantuan yang diterima, termasuk nama-nama pemberi bantuan dan penerima bantuan.
“Kemudahan akses ini penting, sehingga bantuan yang diterima dan disalurkan betul-betul tepat sasaran, transparan, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Almudazir, Pemimpin Redaksi Mimbarsumbar juga mendesak Pemrov Sumbar transparan dalam pengelolaan dana.
“Saya melihat, ada beberapa item bantuan yang belum tercantum pada daftar. Padahal, ketika penyerahan bantuan itu diserahkan secara simbolis, saya hadir,” ungkapnya. Hal yang sama juga disampaikan Zamri Yahya wartawan dari media online Benteng Sumbar,mengatakan transparansi bantuan itu penting, apalagi saat ini adalah tahun politik.
“Jika pengelolaan bantuan tidak transparan, dan menimbulkan kecurigaan, yang diserang orang adalah Kepala Daerah, bukan Sekda, atau Kepala BPBD, bukan Kadisdik. Karena ini adalah tahun politik,” tegasnya.
Para awak media menginginkan , agar jangan sampai pejabat yang menangani bencana ini hanya menyampaikan “akan ke akan” saja, rakyat diimbau melakukan ini dan itu, padahal kekuasaan terletak di tangan penguasa dalam mencegah terjadinya bencana.
Menjawab desakan para awak media tersebut, Sekdaprov Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana.
“Kita selalu transparan dalam pengelolaan dana bantuan ini. Bantuan diterima pada dua rekening Baznas dan DPKAD,” katanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Sekdaprov Hansastri pada dua rekening penerima di Baznas, untuk rekening Bank Nagari total bantuan yang masuk Rp459.161.305, dan rekening BSI Rp164.554.601,dan bantuan yang diterima tunai Rp8.008.500,sehingga total bantuan yang diterima Rp631.724.406.
Sementara itu, bantuan yang masuk ke kas daerah melalui DPKAD adalah dari Pemprov Kepri Rp.1 Miliar, Karimun Rp200 juta dan Pemprov Riau Rp500 juta.“Terkait pemberi bantuan yang belum dicantumkan, sebagaimana informasi bapak/ibu, nanti akan kami telusuri,” pungkasnya.(PT)
