Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemprov Sumbar memperkuat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah tidak hanya mengejar tertib administrasi, tetapi juga memastikan aset memberi manfaat bagi pembangunan dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat mengikuti Raker/RDP Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta kepala daerah dan sekretaris daerah se-Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Mahyeldi, pemerintah perlu memastikan setiap aset memiliki status, legalitas, penguasaan, dan pemanfaatan yang jelas. Karena itu, Pemprov Sumbar terus melakukan inventarisasi, sertifikasi, pengamanan administrasi, serta koordinasi dengan instansi terkait.
“Yang lebih penting adalah bagaimana aset tersebut aman, memiliki kepastian hukum, terkelola dengan baik, dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, ia mendorong aset yang telah diamankan agar dimanfaatkan secara optimal sesuai aturan. Dengan demikian, aset pemerintah dapat mendukung pelayanan publik sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah mengubah paradigma pengelolaan aset dari sekadar administrasi menjadi manajemen aset. Menurutnya, aset yang tercatat belum tentu aman atau memberikan manfaat optimal.
Rifqi juga menyoroti penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Ia menyebut data per 1 Juni 2026 menunjukkan sekitar 1.092 BUMD beroperasi di Indonesia, dengan sekitar 300 BUMD atau 27,5 persen mengalami kerugian.
Karena itu, BUMD sehat perlu diperkuat, sedangkan BUMD bermasalah membutuhkan agenda penyehatan dengan target dan batas waktu yang jelas. (adpsb/bud)
#viral #trending #fyp #sumbar #padang
