metropadang.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar, Senin (8/6/2026). Massa aksi menuntut aparat menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
Koordinator lapangan, Diko Okta Siswandra dan Farid Dima Kurniawan, memimpin aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Dalam orasinya, mereka menyoroti kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat maraknya pembalakan hutan dan pertambangan tanpa izin di sejumlah daerah.
Diko menilai aparat belum menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas. Ia juga mengkritik penegakan hukum yang dianggap belum menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun pengaruh di balik praktik tambang ilegal.
“Kondisi ekologi di Sumbar sudah sangat memprihatinkan. Kerusakan lingkungan terus terjadi akibat pembalakan hutan liar dan tambang ilegal yang berlangsung bertahun-tahun,” ujar Diko.
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan pekerja. Sejumlah kecelakaan kerja serta bencana yang berkaitan dengan pertambangan menjadi bukti dampak buruk aktivitas tersebut.
“Kawan-kawan Bahwasanya hari ini, hukum itu sudah tidak tajam ke atas lagi, melainkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Kita harus menegakan keadilan itu walaupun pahit, berantas aktivitas tambang ilegal yg ada di Sumatera Barat tangkap cukung2 yg bermain-main” Ujar Diko dengan nada lantang dan tegas.
Disisi lain Ketua DPC GMNI Kota Padang Aldy Darza Yustika mengatakan, Aksi telah dilakukan, namun tuntutan massa untuk menghadirkan Kapolda Sumatra Barat belum terlaksana karena yang menemui massa aksi adalah Wakapolda Sumatra Barat. Karena tuntutan belum sepenuhnya terpenuhi, DPC GMNI Padang bersama DPC GMNI Sumatra Barat berencana akan kembali menggelar aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Massa mendesak agar kasus tambang ilegal (illegal mining) diusut tuntas hingga ke akarnya, bukan sekadar penegakan hukum biasa.
GMNI menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak boleh hanya berfokus pada penutupan tambang semata. Massa aksi juga mempertanyakan komitmen kepemimpinan baru di Polda Sumbar dalam memberantas tambang emas ilegal. Mereka meminta aparat mengusut para pemodal dan aktor intelektual yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan tersebut.
Selain itu, GMNI menyoroti kebijakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Mereka meminta pemerintah memastikan regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
Menutup aksinya, GMNI Sumbar mendesak Polda Sumbar menjalankan penegakan hukum secara adil, menyeluruh, dan konsisten. Mereka berharap aparat tidak hanya menindak pekerja lapangan, tetapi juga mengusut pihak yang diduga mengendalikan serta membiayai tambang ilegal di Sumbar. (mp)
