Metro Padang | Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar melakukan pelanggaran komitmen bersama antara mitra pembiayaan dan pelaku usaha agribisnis serta kerjasama pengembangan pengembangan dan penyerahan simbolis KUR sektor pertanian di Hotel Mercure Padang, Jumat malam (9/06).
Pada kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar menjelaskan, kabupaten dan kota akan mendapatkan anggaran kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian sebesar Rp. 50 Miliar per kabupaten yang dialokasikan untuk KUR sektor pertanian untuk pengembangan pertanian agribisnis dan pengembangan perkebunan.
Kata Bupati, KUR sektor pertanian untuk pengembangan pertanian agribisnis dan pengembangan perkebunan itu akan dicairkan tahun ini juga setelah petunjuk teknis (Juknis) keluar.
“Para petani yang mau mengajukan kredit dipersilahkan dengan mekanisme yang diatur dengan bunga pinjaman hanya 6 persen,” katanya.
Penandatanganan piagam KUR di bidang usaha pertanian itu di hadiri Menteri Pertanian, Prof. Dr.H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,MH, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ir. Ali Jamil, MP. PhD, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, wakil Gubernur Audy Joinaldy dan kepala Daerah Se-sumatera Barat
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak para gubernur dan bupati seluruh Indonesia untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses dan permodalan usaha tani dalam menghadapi tantangan nasional seperti cuaca ekstrem el nino.
Menurut SYL, tingkat penggunaan KUR yang unggul sudah selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah seperti menyembunyikan 1000 hektar lahan pertanian terintegrasi di setiap daerah serta peningkatan produktivitas melalui benih dan teknologi mekanisasi.
“Dan kita berhasil dalam 3 tahun ini kita bisa menjalankan program non APBN. Oleh karena itu bangsa ini butuh kita untuk menambah daya gedor pergerakan ekonomi melalui sektor pangan,” katanya.
Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menargetkan penyerapan KUR di wilayah Sumatera Barat mencapai 100 miliar untuk tingkat Provinsi dan 50 miliar untuk tingkat Kabupaten. Menurutnya, alokasi sebesar itu terbilang masuk akal mengingat Sumatera Barat merupakan provinsi strategis yang berpotensi meningkatkan ekonomi nasional melalui usaha skala besar.
“Diharapkan setiap gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA (Kredit Usaha Alsintan) sebesar 100 milyar dan setiap bupati/walikota sebesar Rp 50 milyar. Jadi melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR di sektor pertanian sebesar 30 triliun,” tutupnya. (mp)
