Metro Padang.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Nagari Ngalau Gadang, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), pada 27 November 2025 lalu, masih menyisakan luka mendalam bagi masyarakat hingga kini.
Jembatan penghubung putus, badan jalan tertimbun longsor di beberapa titik, 13 unit rumah hanyut dan tertimbun material, satu unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) hancur, serta 168 kepala keluarga dengan total 670 jiwa terisolasi dari akses utama.
Anggota DPRD Pessel dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Novermal Yuska saat dihubungi Rabu (14/1), menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut.
Ia menilai lambannya pemulihan pascabencana telah berdampak serius terhadap hak dasar masyarakat, terutama akses pendidikan dan ekonomi warga Ngalau Gadang.
“Sudah lebih dari satu bulan pascabencana, namun warga masih hidup dalam keterisolasian. Anak-anak dan guru harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk sampai ke sekolah. Ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah,” tegas Novermal.
Kondisi sulit tersebut tidak mematahkan semangat para guru dan siswa di kampung terujung Bayang Utara itu. Setiap hari, mereka harus menerabas jalan berlumpur dan melintasi tiga titik longsor yang menutup akses jalan utama demi memastikan proses belajar-mengajar tetap berlangsung.
Guru-guru dengan penuh tanggung jawab mengawal para siswa melewati material longsor, tanah licin, dan jalan yang rawan amblas. Pemandangan ini menjadi potret pilu sekaligus menggugah nurani tentang ketimpangan akses pendidikan di daerah terdampak bencana.
Di Ngalau Gadang sendiri hanya terdapat satu unit sekolah TK/PAUD dan satu unit sekolah dasar. Sementara itu, siswa tingkat SMP, MTs, MA, dan SMA terpaksa bersekolah di luar kampung, dengan risiko perjalanan yang semakin berat akibat rusaknya infrastruktur.
Novermal menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar wacana atau rapat koordinasi semata.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan konkret. Bangun kembali jembatan yang putus, turunkan alat berat untuk membersihkan longsoran, dan pulihkan listrik warga dengan membangun kembali PLTMH. Ini kebutuhan mendesak, bukan janji politik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan keterlambatan penanganan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Ngalau Gadang yang terancam kehilangan hak belajar secara layak.
“Kalau akses pendidikan lumpuh, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak kita. Jangan sampai negara hadir terlambat di saat warganya paling membutuhkan,” tambahnya dengan nada prihatin.
Saat ini, sudah 1,5 bulan pascabencana, namun akses pendidikan dan perekonomian masyarakat Ngalau Gadang masih belum pulih sepenuhnya. Aktivitas warga terhambat, distribusi kebutuhan pokok tersendat, dan kehidupan berjalan dalam keterbatasan.
Di sisi lain, Pemkab Pessel disebut terus berupaya membuka isolasi wilayah tersebut. Dalam rapat lintas sektoral yang dipimpin Sekretaris Daerah Pessel, Zainal Arifin, diputuskan pemasangan gorong-gorong plat baja Armco sebagai pengganti jembatan yang putus.
Selain itu, pemerintah juga berencana segera mendatangkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan, agar akses kendaraan dapat kembali dibuka secara bertahap. (05)
