Hal tersebut dibahas dalam kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pada kegiatan koordinasi dan sosialisasi perluasan piloting digitalisasi bansos di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Pertemuan dihadiri tim lintas kementerian, di antaranya Kemendagri (Dukcapil), Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, hingga Bank Indonesia.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menjelaskan digitalisasi bukan sekadar mengubah sistem manual menjadi otomatis, tetapi menjadi instrumen penyaluran bansos yang tepat sasaran.
“Kita pahami masih banyak bansos tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi, proses lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Padang dipilih karena komitmen dan kesiapan data yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi kunci verifikasi penerima. Saat ini, aktivasi IKD di Padang telah mencapai lebih dari 34 persen, sementara perekaman KTP-el mencapai 99,16 persen.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyebut digitalisasi menjadi solusi persoalan data kemiskinan.
“Kita ingin tidak ada lagi salah sasaran,” tegasnya.
Pemko Padang juga menyiapkan 1.700 agen pendamping untuk mendukung implementasi. Targetnya, program ini diluncurkan Oktober 2026 dan diharapkan menjadikan Padang pelopor sistem perlindungan sosial berbasis digital di Sumatera.
(Taufik/Viqi/Ivan/Raju/Nindy)
