Eskalasi konflik regional yang memicu penutupan sejumlah wilayah udara internasional berdampak pada arus penerbangan global. Lebih dari 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia terdampak pembatalan dan penundaan penerbangan, sehingga tertahan di berbagai bandara transit seperti Doha dan Dubai. Lonjakan penumpang memicu ketidakpastian jadwal kepulangan, sementara sebagian besar jemaah merupakan lansia yang membutuhkan perhatian khusus.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menegaskan negara tidak boleh pasif dalam situasi krisis. “Keselamatan jemaah adalah harga mati. Negara harus hadir secara konkret dan memastikan setiap jemaah terlindungi serta tidak terlantar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia meminta pengawasan langsung dan koordinasi lintas kementerian, termasuk perwakilan RI di negara transit, agar seluruh jemaah terdata dan terpantau. Lisda menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti konsumsi, air minum, tempat istirahat, tanpa biaya tambahan.
Selain logistik, layanan kesehatan menjadi perhatian serius. Ia meminta akses pemeriksaan, obat-obatan, dan pendampingan medis tersedia di titik transit. Kepastian jadwal pemulangan juga dinilai penting bagi jemaah dan keluarga di Tanah Air.
Jika situasi memburuk, Lisda mendorong penambahan penerbangan, rute alternatif, atau evakuasi bertahap. Transparansi informasi harus dijaga agar tidak terjadi kepanikan. Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal penanganan hingga seluruh jemaah kembali dengan selamat.
