metropadang.com | Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyoroti permasalahan fiskal daerah sebagai tantangan utama yang harus segera ditangani.
Acara yang berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Kamis (27/03/2025), dihadiri oleh Wakil Bupati Leli Arni, Forkopimda, Kajari Ariana Juliastuty, perwakilan DPRD St. Riki Alkhalik, Wakapolres Kompol Armijon, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Annisa mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat tinggi, dengan rasio mencapai 85 persen dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang diprediksi meningkat hingga 45 persen pada tahun depan, sehingga menghambat alokasi anggaran pembangunan.
“Jika tidak ada langkah konkret, kondisi fiskal Dharmasraya akan semakin terpuruk. Kita harus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD,” ungkap Annisa.
Selain itu, ia juga menyinggung rendahnya efektivitas aset daerah dalam menghasilkan PAD. Beberapa aset seperti alat berat di Dinas PUPR dan Sport Center di Koto Padang membutuhkan biaya perawatan tinggi tetapi belum memberikan kontribusi signifikan.
Annisa menegaskan perlunya reformasi fiskal dengan mendorong OPD lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif, seperti Public Private Partnership (PPP) dan dana hibah. Ia juga menyoroti bahwa Dharmasraya tidak masuk dalam RPJM Nasional 2025-2030, yang membuat perjuangan mendapatkan pendanaan pusat semakin berat.
“Musrenbang ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi harus menjadi momentum strategis untuk merancang pembangunan yang lebih efisien dan berdaya saing,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Bupati Annisa tetap optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Dharmasraya dapat mencapai kemandirian fiskal serta pembangunan yang lebih baik. (*)
