Metro Padang.com, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mengakui pusat bisnis di Kota Terpadu Mandiri (KTM) kawasan transmigrasi Lunang-Silaut yang pembangunannya dihentikan sejak 2017 masih terbengkalai.

Kepala Bidang (Kabid) Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Damel Van Wandha di Painan, Kamis, mengatakan pembangunan KTM yang dihentikan pembangunan sejak 2017 menghabiskan senilai Rp1 miliar hingga kini masih belum memiliki listrik, air bersih dan beberapa fasilitas lainnya.

“Penyebabnya saya kurang tau pasti,” katanya.

Kawasan KTM dibangun di lahan seluas 16 Hektare, dengan perkiraan dana sebesar Rp100 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kawasan dan daerah pada umumnya.

Saat ini, total aset KTM telah mencapai Rp98,6 miliar. Sedangkan untuk pusat bisnis dibangun dibangun mulai 2010, seiring pembangunan pusat pendidikan, pasar modern, pusat ibadah dan pusat kesehatan, dengan total anggaran Rp12 miliar.

Karena itu, lanjut Damel, pihaknya kini tengah menyiapkan usulan finalisasi pusat bisnis, sehingga bisa berfungsi sesuai rencana. Apalagi, KTM Lunang-Silaut masuk dalam 52 kawasan strategis pembangunan transmigrasi.

Pemerintah kabupaten setempat optimistis keberadaan pusat bisnis yang representatif dapat lebih memacu geliat perekonomian di kawasan KTM. Bahkan, meyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di sekitarnya.

“Proposalnya nanti kita berikan langsung pada Kementerian Desa PDTT pas upacara puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi. Tahun diperingati di Pesisir Selatan. Pak Menteri Desa dan jajarannya nanti hadir di sini,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan punya perhatian besar terhadap pengembangan kawasan transmigrasi. Setelah bantuan pemerintah pusat berakhir, transmigran di Lunang dan Silaut mulai merasakan kesulitan ekonomi.

Pemerintah daerah ketika itu mengajak dan menyosialisasikan perkebunan kelapa sawit di kawasan transmigrasi, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, panen hingga proses pengolahan.

“Alhamdulillah, kini telah terlihat hasilnya. Mereka kini sudah mandiri, bahkan turut serta dalam memajukan pembangunan daerah,” jelas bupati.

Kemudian ikut menyukseskan program percepatan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang digagas pemerintah pusat di wilayah transmigrasi.

Sebagai respon dari program tersebut, pemerintah kabupaten pada 2012 turut melahirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan KTM Lunang Silaut. Bahkan kini masuk dalam 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.

Pemerintah kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 menargetkan pertumbuhan lembaga ekonomi dan sosial di wilayah transmigrasi sebanyak 35 unit per tahun.

Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai daerah potensi pariwisata.

Menjadikan Kecamatan Silaut sebagai wilayah peruntukan industri, utamanya penholahan kelapa sawit. “Menetapkan Lunang dan Silaut sebagai kawasan perkebunan dan perhutanan industri,” terang bupati.

Karena itu, pada pertemuan tersebut bupati mengusulkan pada Mendes program cetak sawah guna menjaga ketahanan pangan di wilayah transmigrasi. Kemudian perbaikan pusat bisnis dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Kawasan transmigrasi di Kecamatan Lunang dibuka 1973, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kecamatan Silaut pada 1979 dan terakhir pengiriman 2009. Mayoritas berasal dari Jawa. (pal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini