metropadang.com – Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi–Vasko di Sumatera Barat berlangsung dalam situasi yang sangat menantang. Bencana beruntun sejak 2024 yang menewaskan 67 orang dan merusak sarana konektivitas utama belum sepenuhnya pulih, kemudian disusul bencana skala lebih besar pada 2025 dengan korban 264 jiwa di 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, dan 793 nagari/desa/kelurahan. Kondisi ini menempatkan Sumatera Barat dalam situasi compound shock, yakni guncangan berlapis sebelum pemulihan sebelumnya tuntas.
Dalam perspektif ekonomi regional dan tata kelola pembangunan, kondisi tersebut berdampak langsung pada kapasitas fiskal, stabilitas sosial, dan prospek pertumbuhan jangka menengah. Karena itu, refleksi satu tahun kinerja dibaca melalui perspektif ketahanan (resilience), adaptasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi struktural lintas pemerintahan.
Kinerja Makro dalam Konteks Krisis
Data makro 2025 menunjukkan paradoks pembangunan. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dari 2024. Namun dalam konteks kerusakan infrastruktur, gangguan distribusi, dan disrupsi sektor produktif akibat bencana, indikator kesejahteraan justru membaik.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen (2024) menjadi 5,31 persen (2025), termasuk delapan terbaik nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin menurun dari sekitar 315 ribu menjadi 312,30 ribu jiwa, meskipun garis kemiskinan naik menjadi Rp776.517 per kapita per bulan akibat kenaikan harga pangan.
Pengeluaran riil per kapita mencapai Rp12,04 juta per tahun (tumbuh 2,76 persen), menandakan daya beli tetap terjaga. Jumlah penduduk bekerja mencapai 3,07 juta orang, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen, serta kualitas pekerjaan membaik dengan meningkatnya pekerja penuh dan formal.
Distribusi pendapatan juga semakin merata. Gini Ratio membaik dari 0,287 menjadi 0,280, tujuh terbaik nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional 0,363. Struktur ketenagakerjaan memperlihatkan karakter ekonomi inklusif: pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja; perdagangan kecil dan eceran 18,57 persen; akomodasi dan makan minum 8,83 persen; industri pengolahan 7,79 persen.
Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 76,43 (2024) menjadi 77,27 (2025), enam terbaik nasional dan di atas rata-rata nasional 75,90. Peningkatan ini ditopang oleh umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil.
Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tertahan dampak bencana, fondasi sosial-ekonomi tetap bekerja secara inklusif. Tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi–Vasko lebih berorientasi pada stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural dibanding akselerasi pertumbuhan agresif.
Pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai strategi konsolidatif. Dalam tekanan bencana berulang, menjaga stabilitas sosial, menekan kemiskinan, mengendalikan pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan merupakan prioritas rasional. Tantangan ke depan adalah menjadikan fondasi ini sebagai basis fase akselerasi melalui peningkatan investasi, percepatan proyek strategis, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan konektivitas dan daya saing regional.
Krisis Berulang dan Tekanan Fiskal Daerah
Ketahanan sosial yang terjaga dibangun di atas struktur fiskal daerah yang mengalami tekanan serius. Bencana 2024 dan 2025 meninggalkan kerusakan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaringan irigasi, serta permukiman yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi besar.
Situasi ini menciptakan fiscal stress scenario: belanja darurat meningkat, kebutuhan rekonstruksi besar, sementara daerah tetap wajib membiayai layanan dasar dan program rutin. Ruang fiskal terbatas, transfer pusat berkurang, serta bencana berpotensi menekan penerimaan daerah.
Percepatan penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi langkah strategis karena kualitas dokumen menjadi syarat dukungan anggaran pusat. Namun kesiapan teknokratik harus diiringi dukungan fiskal memadai agar pemulihan tidak berjalan lambat dan menghambat ekonomi daerah.
Sinergi pusat–provinsi–kabupaten/kota menjadi kunci agar pemulihan mampu mengembalikan fungsi ekonomi dan sosial secara cepat dan berkelanjutan.
Kepemimpinan di Tengah Krisis
Publik melihat dimensi kepemimpinan yang kuat. Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Sejak gempa besar 30 September 2009 saat menjabat Wakil Wali Kota Padang hingga banjir berulang saat menjadi Wali Kota, terbentuk karakter kepemimpinan yang tenang, sistematis, dan berbasis koordinasi.
Sorotan juga tertuju pada Vasko. Meski datang dengan latar jejaring nasional, ia tidak terlihat gamang. Ia hadir di tengah warga, tidur di tenda pengungsi, turun langsung ke lumpur tanpa formalitas berlebihan, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Gestur ini menyampaikan pesan bahwa empati dan keberanian hadir lebih penting daripada simbol kekuasaan. Jejaring nasionalnya juga berhasil dimobilisasi untuk mempercepat bantuan dan dukungan.
Mahyeldi membawa pengalaman dan ketenangan struktural; Vasko membawa energi dan keberanian lapangan. Dua karakter ini saling melengkapi di tengah krisis.
Pelaksanaan Program Strategis
Agenda strategis mencakup percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik guna meningkatkan keselamatan transportasi, efisiensi distribusi, dan daya tarik investasi.
Konektivitas diperkuat melalui kelanjutan Jalan Tol Padang–Sicincin menuju Padang Panjang–Bukittinggi–Pangkalan hingga terhubung ke Pekanbaru sebagai bagian jaringan Tol Trans Sumatera dan Proyek Strategis Nasional.
Revitalisasi kampung nelayan meningkatkan kualitas hunian dan peluang ekonomi berbasis perikanan dan wisata. Rehabilitasi jaringan irigasi memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas lahan.
Program BSPS meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan PLTMH Patamuan dan program BPBL memperluas akses energi dan mendukung ekonomi produktif.
Keseluruhan kebijakan menunjukkan pendekatan pembangunan terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
Urgensi Dukungan Anggaran Pusat
Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi. Belanja rekonstruksi akan menggerakkan sektor konstruksi, menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mempercepat perputaran ekonomi.
Pendekatan kolaboratif multi-level governance diperlukan: pusat mengalokasikan anggaran dan kebijakan makro; provinsi melaksanakan kewenangan lintas wilayah; kabupaten/kota menangani layanan publik lokal.
Pendekatan ini mempercepat pelaksanaan, memperkuat kapasitas daerah, dan meningkatkan sirkulasi ekonomi lokal.
Dari Pemulihan Menuju Transformasi
Refleksi satu tahun menunjukkan stabilitas sosial tetap terjaga di tengah bencana berulang. Namun pemulihan tidak boleh berhenti pada restorasi fisik. Rekonstruksi harus berbasis mitigasi risiko dan desain adaptif terhadap banjir, longsor, dan gempa.
Integrasi tata ruang, perencanaan pembangunan, dan peta kawasan rawan bencana menjadi keharusan. Transformasi ekonomi juga diperlukan melalui hilirisasi pertanian, penguatan UMKM berbasis digital dan pembiayaan, serta peningkatan konektivitas sebagai strategi ketahanan jangka panjang.
Pemulihan harus bergerak dari build back menuju build back better and stronger: membangun lebih baik, lebih tangguh, dan adaptif terhadap risiko masa depan.
Makna strategis satu tahun kepemimpinan ini jelas: stabilitas telah dijaga, dan fondasi transformasi mulai diletakkan agar Sumatera Barat tidak sekadar pulih, tetapi bangkit dengan struktur ekonomi dan tata kelola yang lebih kuat. (adpm/mp)
