metropadang.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perekonomian daerah dan mempercepat pemulihan sektor perumahan melalui langkah konsultatif ke pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan dengan mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Senin (19/1/2026).
Dipimpin Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Zainal Arifin, rombongan Pemkab Pessel memfokuskan konsultasi pada dua isu strategis, yakni percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan dukungan program perumahan, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.
Di Kemendagri, Pemkab Pessel berdiskusi dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD terkait regulasi, kesiapan kelembagaan, serta arah bisnis BUMD ke depan. Konsultasi ini dilakukan untuk memastikan BUMD yang akan dibentuk benar-benar siap beroperasi secara profesional dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.
Sekda Zainal Arifin menegaskan bahwa keberadaan BUMD harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan sekadar formalitas administratif.
“BUMD yang kami rancang harus sehat, profesional, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kami ingin BUMD menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan,” tegasnya.
Sementara itu, pada kunjungan ke Kementerian PKP, Pemkab Pessel menyampaikan sejumlah usulan terkait program perumahan, mulai dari relokasi rumah masyarakat pascabencana, bantuan stimulan perumahan bagi warga terdampak, hingga dukungan hunian bagi ASN dan PPPK.
Zainal Arifin menyampaikan bahwa Pesisir Selatan merupakan daerah yang cukup rentan terhadap bencana alam, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Hak masyarakat atas hunian yang layak harus menjadi prioritas. Ini tidak hanya soal tempat tinggal, tetapi juga bagian penting dari pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana,” ujarnya.
Konsultasi tersebut turut diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Pesisir Selatan Dailipal serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan Hadi Susilo. Kehadiran tim lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Pessel memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan program nasional dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk percepatan pendirian BUMD sekaligus realisasi program perumahan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. (*)
