Metro Padang.com —Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) terus mengakselerasi langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus mempercepat pemulihan sektor perumahan pascabencana.
Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan asistensi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, kedua agenda ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.“Percepatan pendirian BUMD menjadi kebutuhan mendesak agar daerah memiliki instrumen ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. BUMD diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah,” ujar Zainal Arifin ketika dihubungi, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan, BUMD yang akan dibentuk tidak boleh hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi harus dirancang secara matang dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga model bisnis. Dengan demikian, keberadaan BUMD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
“Kami tidak ingin BUMD hanya sekadar ada di atas kertas. Pengelolaannya harus profesional, sehat, transparan, serta berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah dan penciptaan peluang ekonomi baru,” katanya.
Dalam pertemuan di Kemendagri, rombongan Pemkab Pessel yang turut didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Pessel Dailipal serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hadi Susilo, melakukan konsultasi dengan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD.
Pembahasan menitikberatkan pada kesiapan regulasi, penguatan tata kelola, serta strategi bisnis agar BUMD Pesisir Selatan mampu beroperasi secara optimal.
genda BUMD, Pemkab Pessel juga melakukan asistensi ke Kementerian PKP dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir Fitra Nur, M.Si.Dalam pertemuan tersebut, Sekkab bersama rombongan menyampaikan sejumlah usulan strategis, mulai dari relokasi rumah masyarakat pascabencana, bantuan stimulan perumahan bagi warga terdampak, hingga dukungan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Zainal Arifin menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting, mengingat Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak bukan hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi juga berperan penting dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan terkait, untuk terus bersinergi. Harapan kami, program perumahan ini dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat terdampak bencana bisa kembali hidup dengan aman, layak, dan produktif,” tutupnya. (tn)
