metropadang.com – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar agar menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai sarana evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan Evi Yandri saat penyerahan LHP Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh BPK kepada Pemprov Sumbar, Senin (19/1). LHP tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Ketua DPRD Sumbar.
Menurut Evi Yandri, pemeriksaan pada bidang pendidikan sangat penting untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan digunakan sesuai peruntukan demi terwujudnya kualitas pendidikan yang baik dan merata. Ia menilai infrastruktur pendidikan yang memadai merupakan syarat utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Evi Yandri menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan catatan dalam LHP akan dipelajari dan dijadikan acuan dalam upaya perbaikan ke depan. Ia juga mengapresiasi peran BPK sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyimpangan anggaran di sektor pendidikan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa LHP BPK merupakan instrumen evaluasi yang berharga dan akan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Pemprov Sumbar berkomitmen memperkuat koordinasi, pengendalian internal, serta kualitas administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan.
Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menjelaskan bahwa LHP terdiri dari pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan kinerja. BPK menemukan sejumlah permasalahan, termasuk belum optimalnya pemutakhiran data sarana prasarana, kekurangan volume pekerjaan, serta pembayaran jasa konsultansi yang tidak sesuai ketentuan. (*)
