metropadang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Regional Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, yang digelar di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (9/10/2025).
Rakor bertema “Cegah Stunting Itu Penting” ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama sejumlah pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK, perwakilan Bappenas, Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, serta Kepala OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa stunting merupakan bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) yang berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi bangsa.
“Penderita stunting dapat mengalami gangguan perkembangan sel otak, yang berakibat pada rendahnya kemampuan kognitif anak dan menurunnya produktivitas di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, isu stunting sejalan dengan misi nasional menuju Indonesia Emas 2045, khususnya Asta Cita ke-4 yang menekankan pada penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 19,8 persen di tahun 2024 menjadi 14,2 persen pada 2029.
“Namun di Sumbar, prevalensi stunting tahun 2024 justru meningkat 1,3 persen dari 23,6 persen pada 2023 menjadi 24,9 persen. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita jawab bersama,” jelas Mahyeldi.
Meski begitu, ia menyebut ada tren positif pada kasus wasting (gizi kurang) yang menurun dari 9,3 persen pada 2023 menjadi 7 persen pada 2024.
Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemprov Sumbar telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, di antaranya pembentukan Nagari Generasi Emas di 60 nagari lokus prioritas. Program ini melibatkan ibu hamil, balita, dan remaja dalam skrining kesehatan serta peningkatan kapasitas layanan di tingkat nagari.
Selain itu, Pemprov juga menggandeng lima perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik Stunting yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
“Kami juga memperkuat edukasi masyarakat melalui kelas ibu hamil, pemberian PMT bagi ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi, serta kolaborasi dengan mitra CSR. Semua ini dilakukan melalui tiga pendekatan: intervensi gizi, multisektor dan multipihak, serta berbasis keluarga berisiko stunting,” ungkap Mahyeldi.
Ia berharap Rakor ini menjadi momentum memperkuat semangat dan koordinasi seluruh pihak untuk menurunkan angka stunting di Sumbar.
“Kehadiran para pejabat pusat hari ini menjadi wujud komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target nasional penurunan stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menekankan pentingnya sinergi dan inovasi daerah berbasis karakteristik wilayah dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Sering kali implementasi program tidak bisa disamakan antarwilayah. Karena itu, inovasi berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan agar intervensi lebih efektif,” ujarnya.
Dyah juga menyampaikan bahwa penurunan prevalensi stunting di Indonesia secara nasional telah mencapai 27,4 persen dalam 11 tahun terakhir, namun di Sumbar masih menunjukkan tren stagnan bahkan sedikit meningkat.
“Langkah ke depan harus difokuskan pada pencegahan stunting baru. Intervensi pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumbar.
Langkah ini menjadi simbol kesepahaman bersama bahwa upaya menurunkan angka stunting tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui kerja kolaboratif dan berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan.
