metropadang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian Tahun 2025, Senin (20/10), di Auditorium Gubernuran, Kota Padang. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat ini dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan lembaga vertikal, akademisi, serta para pelaku usaha.
Rakor yang mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029” ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinergi, dan strategi pembangunan ekonomi lintas daerah agar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berlangsung inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Turut hadir sebagai narasumber, antara lain perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, Prof. Syafrudin Karimi, dan Two Efly.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam grafik, tetapi harus menjadi cerminan kehidupan masyarakat yang bekerja keras mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga generasi muda yang berjuang menatap masa depan.
“Pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif, bukan hanya tinggi tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan provinsi merupakan hasil kerja keras bersama seluruh kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, sinergi dan sinkronisasi kebijakan menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan lima tahun ke depan.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, yang telah diselaraskan dengan RPJMN Nasional, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3 persen pada tahun 2029 dengan PDRB per kapita mencapai Rp94,85 juta. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi senilai Rp80–120 triliun selama periode 2026–2029.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa ICOR Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir masih berada pada angka 6,7, menandakan efisiensi investasi yang perlu ditingkatkan. Karena itu, ia menegaskan lima langkah strategis: Meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata, Melakukan reformasi regulasi dan perizinan untuk mempercepat masuknya investasi, Mendorong digitalisasi sektor ekonomi guna memperkuat UMKM dan memperpendek rantai distribusi, Merevitalisasi dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara, Meningkatkan kualitas SDM dan semangat kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari manusianya, bukan semata proyeknya.
Selain itu, Gubernur memaparkan tujuh strategi pembangunan ekonomi Sumatera Barat lima tahun ke depan: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Peningkatan produktivitas sektor pertanian, Penguatan ekonomi nagari agar mandiri dan produktif, Peningkatan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, Pengembangan ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan, Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai penopang masa depan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai ‘Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah’, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” tegas Gubernur.
Ia menutup arahannya dengan mengajak seluruh peserta Rakor menjadikan kegiatan ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022–2024, Kota Padang tercatat memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Sumatera Barat, yaitu 25,87 persen, disusul oleh Kabupaten Agam (8,60 persen) dan Kabupaten Padang Pariaman (8,24 persen).
Sektor pertanian masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 21,76 persen terhadap PDRB, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 16,41 persen yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM.
Namun, sejumlah tantangan juga dihadapi, antara lain ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, terbatasnya ruang fiskal, efisiensi investasi yang masih rendah, serta dampak ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan Rakor ini mengacu pada: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2024–2029, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029, dan Tindak lanjut Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 24 Juli 2025.
“Rakor ini bertujuan untuk memetakan potensi investasi kabupaten/kota, merumuskan strategi dan rencana aksi daerah, serta mensinergikan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelas Kuartini.
Ia menambahkan, Rakor Perekonomian ini dilaksanakan selama empat hari, dari 20 hingga 23 Oktober 2025, dengan serangkaian pemaparan dan diskusi yang menghadirkan berbagai pihak strategis dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan dunia usaha.
Melalui Rakor ini, diharapkan setiap daerah di Sumatera Barat mampu menggali dan mengembangkan potensi unggulannya masing-masing, sehingga investasi yang masuk dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, kita optimistis Sumatera Barat akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Pulau Sumatera,” pungkas Gubernur.
(Romzy/mp)
