metropadang.com – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan kebun rakyat yang kini tercatat masuk dalam kawasan hutan. Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan anggota DPR RI Andre Rosiade di Padang.
Sekitar 40.000 hektare kebun rakyat di Dharmasraya, yang sebagian besar adalah tanah ulayat dan sumber penghidupan masyarakat dari perkebunan kelapa sawit, ternyata masuk dalam wilayah hutan menurut peta terbaru. Ironisnya, sebagian warga tidak menyadari bahwa lahan turun-temurun mereka dikategorikan demikian, meski ada yang sudah memiliki sertifikat resmi.
“Ini persoalan yang sangat penting bagi ribuan keluarga. Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi yang adil dan bijak,” ujar Annisa.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan pemerintah sedang menyelesaikan tumpang tindih peta kawasan hutan dan hak atas tanah. Ia menegaskan akan menghapus lahan yang sudah bersertifikat sebelum kawasan hutan ditetapkan dari peta hutan.
Bupati Annisa menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan warga menghadapi persoalan ini sendirian. Pemerintah akan aktif melakukan pendataan, sosialisasi, dan pendampingan hukum agar hak-hak warga terlindungi.
“Kami percaya pemerintah pusat akan cari jalan terbaik. Namun, kami juga akan memastikan warga mendapat kepastian hukum dan perlindungan yang layak,” ucap Annisa dengan penuh harap. (mp)
