Padang — Komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap keadilan agraria ditunjukkan lewat rapat koordinasi bersama Kantor Pertanahan Kota Padang yang digelar di rumah dinas Wali Kota, Rabu (23/4/2025). Rapat ini membahas strategi percepatan pensertipikatan tanah ulayat dan legalisasi aset pemerintah daerah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa persoalan pertanahan tak hanya soal dokumen, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat. “Kami siap hadir dalam setiap proses strategis, mulai dari sertifikasi tanah ulayat hingga redistribusi tanah. Ini komitmen kami dalam menghadirkan kepastian hukum dan keadilan sosial,” tegasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Rivaldi, menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk menyukseskan program nasional ini. Sertifikasi tanah ulayat, menurutnya, bisa menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk lebih berdaya secara ekonomi dan hukum.
Rapat ini sekaligus mempersiapkan kunjungan Menteri ATR/BPN ke Padang dan diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat demi kebijakan pertanahan yang inklusif dan berkelanjutan. (mp)
