metropadang.com | Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengambil langkah penting dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan membentuk sinergi antara pemerintah, komunitas masyarakat sipil, swasta, filantropi dan perguruan tinggi.
Pada Senin, 22 Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meluncurkan kerja sama multipihak dengan tema “Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pertanian Berkelanjutan Berbasis Iklim yang Inklusif di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat” bertempat di Aula Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
Kerja sama multipihak ini diselenggarakan oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), serta didukung oleh GIZ Support Project “Strengthening Capacities for Policy Planning for Implementation of the 2023 Agenda in Indonesia and in Global South”.
Mawardi Roska, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka acara. Mawardi Roska, mengatakan perlu mendorong anak muda dan pengusaha muda dapat mengidolakan bekerja di sektor pertanian. Sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang menarik bagi anak muda dan pengusaha muda.
Dalam acara tersebut, berbagai narasumber hadir untuk membahas langkah-langkah konkrit dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mereka termasuk Hadi Susilo, S.S.T.P., M.Si., Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu strategis jangka panjang di kabupaten tersebut.
Selanjutnya, Madrianto. S.Hut.M.H, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui kerjasama dengan LSM seperti LP2M. Salah satu inisiatif yang diambil adalah pengembangan pertanian tanpa olah tanah, sebagai upaya inovatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Gantjang Amanullah, Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs, juga menyoroti pentingnya kesadaran akan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Beliau menekankan perlunya mitigasi yang sesuai untuk mengatasi potensi bahaya iklim yang dihadapi oleh Sumatera Barat.
Sementara itu, Marvel Ledo, GIZ Advisor on Rule of Law, Democracy, Good Governance, menekankan pentingnya kerja sama multipihak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beliau menyoroti bahwa kerangka kerja SDGs di Indonesia membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh aktor pembangunan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, filantropi, dan perguruan tinggi.
Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Pesisir Selatan telah mengidentifikasi berbagai tantangan yang menjadi perhatian, seperti rendahnya penggunaan benih unggul, infrastruktur pertanian yang belum memadai, alih fungsi lahan yang masih tinggi, termaasuk masih minimnya kapasitas komunitas petani tentang mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.
Namun, melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah dan non-pemerintah, kabupaten ini yakin dapat mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (*)
