metropadang.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat. “RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi,” ujarnya saat Musrenbang RKPD Sumbar 2027.
Ia menjelaskan, tantangan utama berasal dari tekanan APBN akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, yang berdampak pada keterbatasan keuangan daerah. Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi pascabencana 2025 mencapai Rp22 triliun dari total kerugian Rp33,5 triliun.
Muhidi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut 2027 sebagai titik balik menuju pola kerja kolaboratif dengan target investasi Rp13,3 triliun. Meski terdampak bencana, indikator makro seperti IPM 77,27 dan kemiskinan 5,31 persen menunjukkan tren positif.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyoroti empat pilar investasi, yakni konektivitas, maritim, energi terbarukan, dan pariwisata. Deputi Bappenas Medrilzam juga mengingatkan ancaman perubahan iklim seperti El Nino ekstrem 2026 yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian. (*)
