Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberi tekanan serius terhadap APBN, yang berdampak langsung pada keuangan daerah.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujarnya.
Sumbar juga masih dibayangi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025, dengan kerugian Rp33,5 triliun dan kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun.
Muhidi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Secara nasional, RKP 2027 berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Sejalan dengan itu, RKPD Sumbar mengusung akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi nagari, industri kecil, serta pariwisata berbasis budaya lokal.
DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD, termasuk Pajak Air Permukaan dan kebijakan opsen pajak. Dari sisi belanja, efektivitas anggaran menjadi prioritas agar tepat sasaran, khususnya untuk pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.
(*)
