metropadang.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar sepanjang 2025 dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, Senin (16/3/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan menilai pemerintah daerah menghadapi tekanan besar, mulai dari menyempitnya ruang fiskal, perlambatan pertumbuhan ekonomi, hingga dampak bencana yang belum sepenuhnya tertangani secara optimal.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy diwarnai berbagai tantangan berat. Rentetan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten/kota sepanjang 2025 menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang tercatat melambat menjadi 3,37 persen pada 2025, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
DPRD menilai perlambatan ini menjadi sinyal bahwa strategi pemulihan ekonomi daerah, khususnya pascabencana, masih memerlukan penguatan dan langkah yang lebih terarah.
Di sisi lain, tekanan fiskal daerah juga semakin terasa akibat kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan transfer dari pemerintah pusat. Situasi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Meski demikian, terdapat sejumlah capaian yang dinilai positif, salah satunya penurunan angka kemiskinan menjadi 5,31 persen. Namun DPRD menilai indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dalam rapat tersebut juga mengemuka pandangan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk sejumlah program yang dinilai belum berjalan optimal.
Untuk memperdalam pembahasan LKPJ, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.
Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi daerah, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas fiskal, hingga penanganan dampak bencana secara berkelanjutan. (mp)
