metropadang.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya ketepatan data dalam proses pemulihan pascabencana di daerah terdampak. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota agar menghitung kebutuhan pascabencana secara cermat dan matang, sehingga penanganannya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat berkunjung ke SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026), sekaligus menyerahkan bantuan seragam batik secara simbolis kepada pihak sekolah.
Menurut Muhidi, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Tanpa data yang akurat, kebijakan yang diambil akan sulit tepat sasaran. Data menjadi fondasi untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Muhidi juga mendorong Kepala SMA Negeri 9 Padang agar segera melakukan pendataan dan pelaporan terhadap kerusakan fasilitas serta peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025.
Ia menegaskan bahwa laporan kerusakan tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pemulihan.
Lebih jauh, Muhidi menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, wilayah terdampak bencana akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan ini dinilai krusial karena akan menentukan pola pembangunan pascabencana, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, Muhidi berharap proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta berkelanjutan. (mp)
