metropadang.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Menurut Mendagri, seluruh kebijakan dan bentuk intervensi pemerintah dalam penanganan kebencanaan harus berbasis pada data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi dasar utama dalam menyusun langkah-langkah pemulihan di daerah terdampak.
“Dalam penanganan kebencanaan, kuncinya adalah pendataan. Data harus cepat dan akurat karena itulah yang menjadi dasar setiap kebijakan,” tegas Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Mendagri menjelaskan, pemerintah menggunakan enam indikator utama dalam menilai progres pemulihan pascabencana, yakni berjalannya roda pemerintahan, layanan publik, akses jalan, aktivitas perekonomian, aktivitas sosial kemasyarakatan, serta ketersediaan layanan dasar masyarakat.
Khusus Sumatera Barat, Mendagri menilai pemulihan berjalan cukup baik. Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, sebanyak 12 daerah telah berangsur pulih, sementara empat daerah masih membutuhkan penanganan lebih intensif, yakni Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 307.936 jiwa. Tercatat 264 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, 401 orang luka-luka, dan 10.854 orang mengungsi. Total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp33,55 triliun dan telah dituangkan dalam Dokumen R3P yang diserahkan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB. (adpsb/rmz/bud)
#mendagri
#pascabencana
#sumbar
#rehabilitasirekonstruksi
#penangananbencana
