metropadang.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang secara khusus membahas percepatan penanganan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan air bersih pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Sumbar. FGD tersebut digelar di Auditorium Gubernuran, Senin (5/1/2026).
Dalam FGD tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan persoalan infrastruktur dasar menjadi keluhan utama masyarakat di lapangan, mulai dari jalan dan jembatan yang rusak, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, hingga perumahan terdampak bencana seperti hunian sementara dan hunian tetap. Menurutnya, penanganan terhadap hal itu perlu dipercepat.
“Yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Mahyeldi.
Ia kemudian juga minta pengerukan sungai sebagai segera dilakukan, sebagai bagian dari pengendalian risiko bencana ke depan. Beberapa sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul, sehingga meningkatkan kerawanan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa ketersediaan dan distribusi air minum harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.
“Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, Gubernur meminta balai dan satuan kerja teknis untuk menyampaikan rencana serta jadwal penanganan infrastruktur dan air bersih secara terbuka agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap percepatan perbaikan infrastruktur dan layanan air bersih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
FGD tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi dan kementerian terkait.
Hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (adpsb/cen/bud)
