metropadang.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar (Pemprov Sumbar) untuk memiliki unit pengaduan mandiri dengan pendampingan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Alhamdulillah, hari ini Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyampaikan hasil kajian terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat, dan secara umum hasilnya cukup baik. Ini menunjukkan bahwa pendampingan Ombudsman memberi dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik,” ujar Mahyeldi.
Dorongan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar, yang digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (27/1/2026).
Gubernur menjelaskan, pendampingan Ombudsman bertujuan memastikan setiap OPD mampu mengelola pengaduan masyarakat secara profesional, transparan, dan responsif, baik melalui layanan daring maupun tatap muka.
“Ke depan, kita harapkan semakin banyak OPD yang memiliki unit pengaduan sendiri. Dengan pendampingan Ombudsman, pengelolaan pengaduan bisa lebih tertata, cepat ditindaklanjuti, dan benar-benar memberi solusi bagi masyarakat,” jelasnya.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa meskipun Sumbar tengah menghadapi situasi duka akibat bencana hidrometeorologi, roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terhenti. “Pascabencana pelayanan harus tetap berjalan. Justru di situasi seperti ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi menegaskan komitmen Ombudsman dalam mendukung pemerintah daerah memperkuat sistem pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Ombudsman dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Rapat monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar. (Adpsb/nov/bud)
