metropadang.com – DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapan mendukung percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kebijakan pergeseran anggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang terjadi pada November 2025, Kamis (8/1/2026).
Menurut Muhidi, dukungan DPRD sangat bergantung pada ketepatan pengajuan anggaran perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama prosesnya berjalan sesuai mekanisme dan regulasi, DPRD Sumbar siap memberikan persetujuan demi kepentingan masyarakat terdampak.
Ia menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi kebutuhan mendesak agar pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai Rp22,7 triliun.
Sementara itu, total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam di Sumatera Barat berdasarkan data sementara mencapai Rp31,686 triliun. Kerugian terbesar berasal dari sektor sarana dan prasarana sebesar Rp26,676 triliun, disusul sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sektor perumahan Rp1,7 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, serta sektor peternakan Rp64,5 miliar. (mp)
