Metro Padang.com – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, melakukan peninjauan langsung ke lokasi hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor yang ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Padang Sarai, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (10/12/2025)
Kunjungan ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar memenuhi standar kelayakan bagi para korban bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Muharlion menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan serta langkah-langkah penanganan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang.
“Kehadiran kami di sini untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi,” ujar Muharlion.Ia menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi perhatian utama, mulai dari tempat tinggal, perlengkapan tidur, peralatan memasak, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).
“Masyarakat harus merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Dari hasil peninjauan kami, fasilitas yang tersedia di sini sudah sangat memadai dan dalam kondisi baik,” ungkapnya.
Dalam peninjauan tersebut, Muharlion didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang, Camat Koto Tangah, serta jajaran Polsek Koto Tangah yang turut memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.
Selain memastikan kelayakan hunian, Muharlion juga menaruh perhatian serius terhadap aspirasi warga terdampak dari Kecamatan Pauh yang menyatakan keberatan untuk menempati Huntara di kawasan Lubuk Buaya.Menurut Muharlion, keberatan tersebut umumnya disebabkan oleh faktor jarak yang dinilai terlalu jauh dari lingkungan asal dan aktivitas harian warga.
“Warga Pauh berharap hunian sementara berada lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Faktor pekerjaan, pendidikan anak, dan aktivitas sosial menjadi pertimbangan utama,” kata Muharlion usai peninjauan.
Meski Huntara Lubuk Buaya dinilai layak dan memiliki kapasitas sekitar 80 kamar, sebagian warga Pauh memilih bertahan sementara di wilayah asal.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemanfaatan Huntara tersebut bagi warga terdampak dari Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang lokasinya lebih dekat.
Muharlion menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak bencana tanpa terkecuali.
DPRD, kata dia, mendorong Pemko Padang untuk segera menyiapkan alternatif lokasi hunian sementara yang lebih dekat dengan wilayah Pauh.
“Kami meminta Pemko Padang segera mencarikan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari Pauh, sehingga warga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” tegasnya.
Seluruh opsi tersebut saat ini tengah dibahas secara bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan hunian, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Langkah ini diharapkannya dapat mempercepat proses penanganan pengungsi pascabencana sekaligus memastikan setiap warga memperoleh hunian sementara yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. (ADV
