metropadang.com – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak banjir bandang menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan.
Muharlion menyatakan bahwa DPRD Padang mendukung penuh terhadap percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Hal tersebut disampaikan Muharlion usai mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam kunjungan kerja ke Kota Padang, Senin (15/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung dua lokasi lahan milik Pemko Padang yang disiapkan sebagai area pembangunan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak bencana.
“Kebutuhan utama masyarakat korban bencana adalah tempat tinggal yang aman. Kami di DPRD Padang mengapresiasi langkah cepat peninjauan lokasi ini dan berharap pembangunan 100 unit Huntara di Simpang Haru serta 300 hingga 400 unit Huntap di Balai Gadang dapat segera direalisasikan,” ujar Muharlion didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, serta dua anggota DPRD Kota Padang, Rafdi dan Yusri Latif.
Adapun dua lokasi yang ditinjau meliputi lahan aset milik Pemko Padang di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Muharlion menambahkan, DPRD Padang siap mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penganggaran hingga regulasi yang dibutuhkan.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting agar masyarakat yang direlokasi dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak serta terbebas dari ancaman bencana di masa mendatang.
“Kami memastikan DPRD akan mengawal agar alokasi anggaran dan aturan pendukung berjalan lancar. Tujuan utamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menilai percepatan pembangunan Huntara dan Huntap sangat penting untuk memberikan kepastian bagi warga terdampak bencana. (*)
