Metro Padang.com – Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Indonesia yang berlangsung pada 6–8 November 2025. Kegiatan bertema “Transformasi PTNBH Berdampak” ini diikuti pimpinan Majelis Wali Amanat dari seluruh PTNBH di Indonesia bersama sejumlah pejabat kementerian untuk membahas arah kebijakan dan tantangan strategis tata kelola PTNBH ke depan.
Ketua Forum MWA PTNBH Indonesia, Prof. Mohamad Nasir, saat membuka acara, mengapresiasi kesiapan UNP sebagai tuan rumah dan menekankan pentingnya sinergi antar-PTNBH dalam menghadapi tantangan bersama.
“Bersama dengan forum ini kita akan membahas persoalan-persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah PTNBH, mulai dari pembiayaan dan endowment fund, status ASN, hingga tata kelola rumah sakit pendidikan. Semua ini memerlukan dukungan regulasi dan kolaborasi lintas kementerian,” ujar Prof. Nasir di Auditorium UNP, Jumat (7/11/2025).
Ketua Majelis Wali Amanat UNP, Prof. Z. Mawardi Effendi, menyampaikan bahwa tema transformasi PTNBH berdampak menjadi perhatian utama dalam forum ini. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan perguruan tinggi berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Apakah yang selama ini dilakukan perguruan tinggi tidak berdampak? Tentu berdampak, tetapi kita ingin memastikan setiap program sejak awal dirancang agar selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Rektor UNP, Krismadinata, menambahkan bahwa forum ini menjadi kesempatan bagi PTNBH untuk bersama-sama membahas isu penting seperti status dosen dan tenaga kependidikan PPPK, optimalisasi aset, serta penguatan tata kelola universitas.
“Banyak hal yang perlu kita dudukkan bersama, mulai dari kejelasan regulasi bagi dosen PPPK, mekanisme pengelolaan aset, hingga peran PTNBH dalam kolaborasi riset dan inovasi nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa UNP berkomitmen mempercepat transformasi tata kelola universitas dengan menjadikan good governance bukan hanya sistem, tetapi budaya yang melekat di seluruh lini universitas.
“Melalui forum ini, UNP ingin menjadi bagian dari solusi dalam memperkuat ekosistem perguruan tinggi yang mandiri, adaptif, dan berdampak,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sekaligus Plt. Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan RI Sudarto, Staf Khusus Bidang Hukum Regulasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Dr. Ismail Hasani, serta Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin turut memberikan arahan melalui tayangan video mengenai kemandirian rumah sakit pendidikan PTNBH.
Selain itu, sesi diskusi juga diisi oleh Ketua MWA Universitas Negeri Jakarta Prof. Nizam yang membahas otonomi nonakademik untuk peningkatan pendapatan PTNBH. Dua tokoh perguruan tinggi lainnya, Ketua MWA IPB Prof. Hardinsyah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB Ir. Hary Devianto, turut memaparkan praktik terbaik pengelolaan kerja sama, bisnis, dan endowment fund di institusi masing-masing. (03/unp)
