metropadang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai langkah inovatif untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah. Pembahasan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Senin (13/10/2025), yang digelar secara zoom meeting.
Rapat tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dari Ruang Podcast Azwar Anas, Istana Gubernur Sumbar. Turut mendampingi, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Plt Kepala Bappeda Sumbar Yuda, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, serta Tim Sembilan sebagai pelaksana teknis rencana penerbitan Sukuk Daerah.
Dari pihak pusat, rapat juga diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang hadir dalam rapat tersebut.
“Alhamdulillah, sore ini kita sudah melakukan pertemuan lengkap dengan seluruh pihak terkait. Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan Sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penerbitan Sukuk Daerah akan menjadi terobosan fiskal yang berdampak langsung terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur di Sumbar, sekaligus memperkuat kemandirian pembiayaan daerah.
Berdasarkan paparan Tim Teknis, penerbitan Sukuk Daerah Sumbar akan menggunakan skema Ijarah (sewa) sesuai arahan Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan estimasi kupon sebesar 10%.
Total dana yang akan diterbitkan diproyeksikan sebesar Rp1 triliun, dengan rincian:
Rp750 miliar dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMD, yakni Unit Usaha Syariah Bank Nagari, dan Rp250 miliar untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi.
Dana hasil penerbitan Sukuk akan dimasukkan ke dalam komponen Pendapatan Pembiayaan APBD Provinsi Sumatera Barat. Dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari nantinya akan disetorkan kembali ke Pemprov Sumbar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pembayaran kupon kepada investor.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumbar telah membentuk Tim Sembilan yang diketuai oleh Plt Kepala Bappeda Sumbar. Tim ini akan menyiapkan langkah teknis, termasuk koordinasi lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait, agar penerbitan Sukuk Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku.
Gubernur Mahyeldi berharap penerbitan Sukuk Daerah dapat menjadi contoh nyata inovasi keuangan daerah yang efektif dan berdampak langsung terhadap pembangunan masyarakat.
“Sukuk Daerah ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan dukungan semua pihak, Insya Allah Sumatera Barat dapat menjadi pelopor inovasi keuangan syariah daerah di Indonesia,” tutupnya.
