metropadang.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat.”
Acara dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism; Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar; Ketua Forum DAS Provinsi Sumbar; Ketua KKMD Sumbar; Kepala OPD lingkup Pemprov; perwakilan BUMN/BUMD seperti PT Semen Padang dan PLN UP3 Padang; akademisi; kepala balai; pimpinan OPD kabupaten/kota terkait; serta tokoh masyarakat, LSM, dan media.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penyelamatan DAS Anai yang membentang ±682,4 km² meliputi Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, hingga Kota Padang. Menurutnya, kawasan tersebut kini menghadapi tekanan berat akibat tambang ilegal, alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.
“Kerusakan DAS telah memicu banjir, longsor, erosi, kekeringan, hingga terganggunya ekosistem sungai. Untuk mengatasi ini, ada empat langkah utama: rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak,” tegas Mahyeldi.
Ia menambahkan, penyelamatan DAS bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor agar tercipta keseimbangan pembangunan berkelanjutan.
Selain membahas DAS, Gubernur juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar. Menurut Mahyeldi, KKMD memiliki peran strategis dalam memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, mendorong keterlibatan masyarakat, serta menjadi wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi.
“Namun kita masih menghadapi tantangan besar: praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran limbah, hingga konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir. Dengan adanya KKMD, kita berharap ada solusi bersama,” ujar Mahyeldi.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan DAS dan mangrove.
“Harapan kami, KKMD Sumbar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Ke depan, diversifikasi pembiayaan inovatif perlu terus didorong, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga LSM. Pengelolaan DAS dan mangrove tidak bisa dilakukan sendiri, harus kolaboratif,” ujar Ristianto.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, mengingatkan bahwa pengelolaan DAS Anai harus berbasis pada data, tata ruang, serta rencana strategis yang konsisten. “Mitigasi bencana hidrometeorologi hanya bisa efektif jika ada sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat,” katanya.
Workshop ini juga menjadi forum diskusi bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, LSM, hingga tokoh masyarakat. Diharapkan hasil workshop dan pengukuhan KKMD dapat memperkuat upaya konservasi dan menjadi langkah konkret dalam mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
“Dengan adanya DAS yang lestari dan mangrove yang terjaga, maka keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan, hingga perlindungan masyarakat dari bencana bisa lebih terjamin,” tutup Gubernur. (mp/adpim)
