metropadang.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga bahan pokok, terutama beras, dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Acara koordinasi terkait inisiatif ini diselenggarakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Pimpinan Bulog Sumatera Barat, Darma Wijaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Andi serta Statistisi Ahli Muda BPS Kota Padang, Riska Febrina.
Dalam paparannya, Riska Febrina dari BPS Kota Padang mengupas tuntas data inflasi terkini. Ia menjelaskan bahwa perbandingan inflasi antara Agustus dan Juli adalah 0,35 persen.
“Kalau inflasi year to date, inflasi bulan Agustus dibandingkan dengan harga di Desember 2024 itu 2,32 persen kenaikannya,” kata Riska.
Sementara itu, inflasi year on year atau perbandingan antara Agustus 2025 dengan Agustus 2024 berada di angka 2,53 persen.
Riska juga menyoroti komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi. Beras, bersama dengan bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan, menjadi penyumbang signifikan pada inflasi bulanan.
Sementara pada inflasi tahunan, kontributornya lebih beragam, mencakup emas perhiasan, bawang merah, mobil, kontrakan rumah, serta tarif air PDAM.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Andi, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menekan laju kenaikan harga.
“3 komoditas barang pangan kenaikannya sampai saat ini sangat tinggi,” sebutnya.
Untuk membantu mengatasi masalah ini, BI berperan aktif dengan memberikan bantuan.
“Dari Bank BI, yang kami bisa lakukan, kami bisa membantu, ongkos tanggung Bulog pada kegiatan angkut barang tersebut,” ungkap Andi.
Bantuan ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik sehingga harga jual kepada masyarakat bisa lebih terjangkau.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan bahwa GPM ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu.
“Kita, Kota Padang, masih berada pada posisi 0,35 persen, artinya kita masih berada pada tingkat inflasi,” katanya.
Sebagai respons, pasar murah menjadi salah satu solusi utama untuk menekan inflasi.
Maigus menjelaskan bahwa GPM sebelumnya sudah dilakukan di 11 kecamatan dan kini akan diperluas ke 104 kelurahan agar jangkauannya lebih luas dan efektif.
Selain menekan harga, pasar murah ini juga berfungsi sebagai alat kontrol.
“Ini menjadi sebuah keprihatinan juga bagi kita, oleh itu dengan ada pasar murah, ini sekaligus berfungsi untuk mengontrol harga pasar,” tegas Maigus.
Lebih lanjut, ia menyoroti strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Melalui dukungan dari anggota DPR RI, Dinas Pertanian Kota Padang mendorong pemanfaatan pekarangan rumah melalui kelompok-kelompok tani.
