metropadang.com – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyediaan perumahan rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Acara tersebut dihadiri Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD, bupati/wali kota se-Sumbar, dan OPD terkait.
Gubernur Mahyeldi menguraikan sejumlah tantangan besar pembangunan perumahan di Sumbar, di antaranya backlog perumahan yang masih tinggi, keterbatasan lahan perkotaan yang memicu lonjakan harga hunian, serta masalah permukiman kumuh.
“Pembangunan perumahan harus berbasis kearifan lokal dan mendukung identitas Minangkabau. Selain layak huni, rumah harus merepresentasikan budaya, tradisi, serta arsitektur nagari,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan perumahan berperan dalam pengendalian inflasi daerah, karena berkaitan dengan harga bahan bangunan, sewa rumah, serta infrastruktur dasar seperti air bersih.
Hingga 2025, tercatat 6.577 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah dibangun atau direnovasi di Sumbar melalui APBD, CSR, dan program rumah subsidi. Mahyeldi berharap forum evaluasi ini melahirkan langkah perbaikan, kebijakan, dan inovasi teknologi agar program semakin tepat sasaran.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, menyampaikan bahwa kebijakan strategis pemerintah pusat telah ditempuh untuk mendukung program nasional Tiga Juta Rumah, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Kalau kita lihat backlog perumahan nasional, ada 9,9 juta keluarga belum punya rumah, sementara 26,9 juta tinggal di rumah tak layak huni. Karena itu, Presiden Prabowo mendorong percepatan program tiga juta rumah ini. Setiap tahun kita harus bergotong royong membangun rumah agar target 2029 bisa tercapai,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah penghargaan juga diserahkan, termasuk untuk Gubernur Sumbar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Wali Kota Padang, Bank BTN, serta DPD REI Sumbar.
Imran menambahkan, apabila sektor perumahan berjalan optimal, maka target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029 dapat tercapai, sekaligus menjadi indikator penurunan angka kemiskinan. (mp)
