iklan
metropadang.com – Pengurus baru Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kota Padang melakukan kunjungan silaturahmi ke Wakil Wali Kota Padang pada hari ini.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Padang, Selasa (5/8/2025) tersebut, MKKS memperkenalkan kepengurusan baru dan membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi sekolah swasta di Kota Padang.
Ketua MKKS SMP Kota Padang, Azwir menyampaikan bahwa kehadirannya didampingi beberapa pengurus MKKS lainnya merupakan bentuk komunikasi awal agar pengurus dapat lebih dikenal Pemko Padang, khususnya Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
“Sekolah swasta berada di bawah binaan Kota Padang, jadi penting bagi kami untuk membangun komunikasi dan memperkenalkan pengurus baru kepada Pak Wawako. Supaya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan ke depan, keterlibatan sekolah swasta bisa lebih maksimal,” jelas Azwir yang merupakan Kepala SMP Muhamadiyah.
Dalam kesempatan tersebut, para pengurus MKKS SMP Kota Padang juga menyampaikan keluhan terkait menurunnya jumlah pendaftaran siswa baru di sekolah swasta.
Menurut mereka, fenomena ini berdampak pada guru-guru bersertifikasi yang akhirnya tidak bisa memenuhi jam mengajar minimal, karena kekurangan jumlah siswa. Hal ini tentu mempengaruhi hak guru dalam menerima tunjangan sertifikasi.
“Ada sekolah yang bahkan tidak mendapatkan murid sama sekali tahun ini. Ini perlu jadi perhatian bersama karena guru-guru kami juga berhak mendapatkan jam mengajar yang cukup,” ujar pengurus MKKS Kota Padang lain, Saiful Bahri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan beberapa masukan.
Ia menegaskan pentingnya setiap sekolah swasta membenahi mutu dan citra sekolah agar menjadi pilihan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa Pemko Padang berkomitmen terhadap kebijakan yang sudah ada, termasuk pembatasan jumlah siswa di sekolah negeri agar tidak mengganggu eksistensi sekolah swasta.
“Kami akan mengecek langsung ke lapangan terkait sekolah-sekolah negeri yang mungkin masih melebihi kapasitas. Ini tentu komitmen yang baik dalam rangka pemerataan pendidikan,” ujarnya.
