Peninjauan RKUHP, pengaburan sejarah, deforestasi dan pertambangan ilegal, pencemaran lingkungan oleh perusahaan besar, hingga ketidakadilan dalam rekrutmen tenaga kerja dan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Sumbar ini tidak hanya butuh pembangunan fisik, tapi juga pembangunan moral dan keberpihakan. Kami hadir di sini karena cinta, bukan karena benci. Karena kami ingin Sumbar lebih adil, bersih, dan manusiawi,” ucap salah satu mahasiswa
Menanggapi itu, Muhidi mengajak mahasiswa ikut serta dalam mengawal jalannya kebijakan dan proses legislasi di DPRD.
Menurutnya, kritik dan pengawasan dari publik, terutama kalangan muda, adalah nafas demokrasi yang tidak boleh dibungkam.
“Kami siap dikritik. Kami tidak akan anti terhadap suara berbeda. Justru kami butuh teman untuk mengingatkan jika kami lengah. Tolong kawal kami, jangan biarkan kami hanya duduk tanpa arah,” ucapnya, disambut anggukan mahasiswa.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi berjanji akan menggelar rapat kerja bersama komisi dan instansi terkait untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan.
Setiap tuntutan, akan dicermati secara serius, bukan hanya disimpan dalam berkas tanpa aksi. (02)