Pesisir Selatan — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi ke-78, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyerahkan secara simbolis Salinan Akta dan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Senin (14/7), di halaman Kantor Bupati, Painan.
Penyerahan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. SK Badan Hukum tersebut telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM, memberikan pengakuan hukum atas keberadaan koperasi.
Tak hanya SK dan akta, Bupati Hendrajoni juga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Koperasi Desa Merah Putih. NIB ini menjadi dasar legal koperasi untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha secara resmi dan berkelanjutan.
Secara simbolis, penyerahan dilakukan kepada dua perwakilan koperasi, yakni KDMP Nagari Lumpo dan KDMP Nagari Inderapura Selatan. Koperasi kedua ini dinilai telah menunjukkan komitmen dan kesiapan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis desa.
Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan apel rutin yang diadakan setiap awal pekan di lingkungan Kantor Bupati. Momen ini sekaligus menjadi penanda komitmen daerah dalam memperingati HUT Koperasi secara substansial.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang harus terus dikembangkan dan diperkuat. Ia menyatakan bahwa legalitas merupakan fondasi penting agar koperasi dapat dipercaya dan mampu berkembang secara profesional.
“Koperasi adalah memastikan sarana pemberdayaan masyarakat desa. Setelah legalitas diperoleh, langkah selanjutnya adalah koperasi dikelola dengan baik, transparan, dan inovatif,” ujar Hendrajoni.
Ia berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal, membuka lapangan kerja, dan menciptakan kemandirian masyarakat desa.
Dengan terbitnya SK Badan Hukum dan NIB ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis koperasi-koperasi desa akan tumbuh menjadi institusi ekonomi yang kokoh, modern, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. (mp)
