iklan
metropadang.com – Pemerintah Kota Padang bersama PT Semen Padang terus memperkuat sinergi dalam pemberdayaan masyarakat melalui peluncuran Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat (RKPM) Program Bersinergi Membangun Nagari (BMN) 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten I Setdako Padang, Edi Hasymi, di Wisma Indarung, Selasa (10/6/2025).
“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Semen Padang. Program BMN ini telah menjadi contoh nyata komitmen perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Ini bukan sekadar CSR, tapi bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung,” ungkap Edi Hasymi.
Melalui RKPM BMN 2025, PT Semen Padang mengalokasikan dana sebesar Rp2,29 miliar untuk 98 kegiatan pemberdayaan di tiga kecamatan: Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung. Program ini diproyeksikan menyasar lebih dari 4.400 penerima manfaat. Seluruh kegiatan disusun berdasarkan musyawarah warga yang difasilitasi Forum Nagari, memastikan bahwa program berjalan dari bawah ke atas (bottom-up).
Namun demikian, Edi Hasymi menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan.
“Jangan sampai ini hanya jadi daftar proyek. Pemerintah siap mendampingi, tapi masyarakat harus ikut mengawal dan menjalankan. Program ini akan berdampak jika ada rasa memiliki dari warga sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif lurah, camat, dan tokoh adat dalam memantau pelaksanaan agar program tetap berjalan sesuai sasaran dan tujuan.
Sementara itu, Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Ilham Akbar, menjelaskan bahwa seluruh proses penyusunan program dilakukan secara partisipatif dan transparan. Pelaksanaan program akan didukung oleh empat pilar: Pengurus Forum Nagari, Local Community Organizer (LCO), Lembaga Keuangan Nagari (LKN), serta tim monitoring dan evaluasi.
“Fungsi kami adalah memfasilitasi. Yang bergerak dan menjalankan harus masyarakat. Karena pemberdayaan sejati adalah ketika warga berdaya atas dirinya sendiri,” jelas Ilham.
Pemerintah Kota Padang berharap, model pemberdayaan berbasis kolaborasi ini dapat menjadi rujukan bagi sinergi antara sektor swasta, BUMN, dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
(Hariz)
