metropadang.com — DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang belum optimal, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Jumat (13/6/2025).
Dalam rapat yang dipimpin langsung unsur pimpinan DPRD Sumbar itu, lembaga legislatif menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar formalitas, tapi merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
Dari laporan yang disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah 2024 tercatat sebesar Rp6,48 triliun dari target Rp6,85 triliun (94,53 persen), sementara belanja daerah hanya terealisasi Rp6,52 triliun dari Rp7,01 triliun (92,97 persen).
“Artinya, cukup banyak program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan,” ujar pimpinan DPRD. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu strategi pembiayaan defisit APBD 2025, yang semula dirancang ditutup melalui SILPA 2024.
DPRD menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menyusun solusi kebijakan ke depan. Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban ini, kata DPRD, juga tidak dapat dipisahkan dari analisis LKPJ Kepala Daerah dan temuan BPK.
Sesuai regulasi, DPRD dan Pemprov hanya memiliki waktu satu bulan untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda ini. DPRD pun meminta seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum yang bersifat solutif dan kritis.
Dalam sidang yang sama, DPRD juga menyampaikan hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda tentang kemudahan berusaha. DPRD melalui Komisi III diminta menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut bersama Pemprov tanpa menambah agenda baru, cukup melalui waktu yang tersedia di agenda Badan Musyawarah.
Rapat paripurna ditutup dengan ketukan palu tiga kali. DPRD menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah secara konsisten. (mp)
