metropadang.com | Universitas Negeri Padang (UNP) menerima kunjungan dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial RI dalam sebuah forum diskusi yang digelar di Ruang Sidang Rektor, Jumat (9/5). Pertemuan ini bertujuan mematangkan skema kerja sama dan koordinasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang direncanakan akan dimulai pada Juli 2025 di Kota Padang.
Rektor UNP, Krismadinata, Ph.D., yang memimpin langsung jalannya diskusi, menegaskan pentingnya sinergi antara UNP dan BBPPKS dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat yang efektif, terstruktur, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Harus ada alur kerja yang jelas antara UNP dan BBPPKS agar program ini bisa dijalankan dengan optimal,” ujar Rektor Krismadinata.
Kepala BBPPKS Padang, Nuryadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Sosial RI dan menjadi bagian penting dari penguatan kerja sama antara institusi pendidikan dan lembaga sosial dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan berbasis masyarakat.
“Dalam forum ini, kami paparkan teknis pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan berharap semua pihak bisa segera menyepakati skema kerja, mengingat program ini akan dimulai pada Juli,” ungkapnya.
Turut hadir dalam forum strategis ini Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Drs. Syaifullah, M.M., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Internasional Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si., M.Si., Wakil Rektor Bidang SDM dan Teknologi Informasi Prof. Dr. Ir. Anni Faridah, M.Si., serta Senior Eksekutif UNP Prof. Ganefri, Ph.D.
Selain itu, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Prof. Dr. Afdal, M.Pd., Kons., Ketua Yayasan Sekolah Pembangunan Prof. Dr. Nurhasan Syah, M.Pd., dan para tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari seluruh kecamatan di Kota Padang juga hadir untuk memberikan masukan dan memperkuat aspek implementasi di lapangan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada pembagian peran, pengelolaan sumber daya, dan strategi monitoring-evaluasi untuk menjamin keberlanjutan program. Kegiatan ini menandai langkah awal menuju pelaksanaan Sekolah Rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. (Sy/Humas UNP)
